Kepala Dinas KUMPP Kab. Solok Bahas Dampak Pembatasan Anggaran pada Program dan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Solok – Ahpi Gusta Tusri, Kepala Dinas KUMPP Kab. Solok, memberikan penjelasan terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah perubahan besar perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang lebih terbatas, salah satunya terkait kegiatan yang melibatkan pemotongan SPPD dan pembinaan.
“Karena anggaran yang terbatas, kegiatan yang biasanya dilakukan melalui kunjungan langsung harus dialihkan ke platform digital seperti media sosial atau Zoom. Kami juga akan merubah pelatihan yang menggunakan sistem inap menjadi sistem bolak-balik,” ungkapnya. Meskipun perubahan ini diharapkan dapat menghemat anggaran.
Kadis KUMPP juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan peralatan pada tahun ini akan dilakukan secara lebih selektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fokus program dinas akan lebih terarah pada pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi. Selain itu, jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan di lapangan akan dibatasi, dan lebih banyak kegiatan akan dilaksanakan secara online untuk memastikan tetap tercapainya target yang telah ditetapkan.
“Pembatasan jumlah SDM di lapangan dan peralihan kegiatan ke platform online adalah upaya kami untuk tetap efisien meskipun dengan anggaran yang terbatas,” ujarnya.
Namun, kebijakan efisiensi ini juga memiliki dampak lebih luas pada ekonomi masyarakat. Kadis KUMPP mengungkapkan bahwa penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya uang yang berputar di masyarakat dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
“Dampak dari efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan di tingkat dinas, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat, yang tentunya bisa berimbas pada ekonomi secara umum,” jelasnya.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan akibat pembatasan anggaran, Kadis KUMPP memastikan bahwa Dinas KUMPP tetap akan berusaha menjalankan program-program dengan cara yang paling efisien dan tetap menjaga hasil yang optimal.
