Ketua Umum HMI Cabang Padang Soroti 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran

Padang, (25 Januari 2025) – Ketua Umum HMI Cabang Padang, Viedro Bernanda Fitraski, menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Beberapa program yang menjadi perhatian utamanya adalah Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi dalam 100 hari, serta kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.   

Menurut Viedro, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye pemerintah terdengar sangat menarik. Namun, pelaksanaannya membutuhkan sumber daya yang besar serta penelitian mendalam agar program ini berjalan optimal.

Ia menilai, program ini terkesan tergesa-gesa dan masih memerlukan banyak uji coba sebelum dapat diterapkan secara menyeluruh. “Dalam 100 hari ini oke lah ‘kan masih dalam tahap percobaan. Tapi untuk kedepan, masih butuh penelitian mendalam terkait makan gratis ini supaya distribusi dan implementasinya lebih tepat dan merata.”, katanya ketika dihubungi via WhatsApp Call.

Terkait anggaran, Viedro menilai program MBG ini harus dievaluasi secara cermat. Pemerintah ingin memastikan pemenuhan gizi yang setara bagi masyarakat, tetapi perbedaan sumber daya pangan antar daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

“Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa memicu kecemburuan sosial. Misalnya, ada daerah yang mendapat lauk lebih beragam dibandingkan daerah lain. Ini harus diperhitungkan,” tambahnya.

Isu efisiensi anggaran juga menjadi perhatian. Pemerintah dinilai kurang melakukan kajian mendalam sebelum mencanangkan program ini.

“Sebelum program ini diluncurkan, seharusnya ada penelitian yang lebih komprehensif agar implementasinya lebih efektif dan tidak menimbulkan permasalahan baru,” tegas Viedro.

Selain itu, ia turut menyoroti kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, meskipun kenaikan ini hanya 1%, dampaknya cukup besar bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Kebijakan ini terkesan sebagai intrik politik dan gimmick, seolah-olah ingin menimbulkan kesan pemerintah bergerak cepat dalam merumuskan solusi pada saat malam tahun baru. Namun, realitanya, kebijakan ini justru menimbulkan kepanikan. Kasihan ‘kan, terutama warga kelas ekonomi bawah yang berprofesi sebagai Petani dan Nelayan akan menjerit memikirkan lonjakan harga yang akan terjadi nantinya. Juga, seharusnya kenaikan pajak dibarengi dengan peningkatan gaji agar daya beli masyarakat tetap stabil, masyarakat dibuat menjerit apabila kenaikan PPN tidak diimbangi dengan kenaikan gaji” katanya.

Viedro juga mengkritik beberapa menteri dalam Kabinet Merah-Putih yang dinilai tidak sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya terkait kesejahteraan rakyat. Salah satu yang ia soroti adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yang menyatakan bahwa rakyat tidak perlu khawatir terhadap alih fungsi lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

“Pernyataan semacam ini menunjukkan kurangnya transparansi pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang diambil. Jika edukasi dan keterbukaan informasi tidak diberikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terus menurun. Padahal, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program-program pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai bahwa perdebatan antara pihak yang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang biasa dan hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara pihak yang bertanggungjawab memberikan edukasi dengan masyarakat.

“Jika transparansi tidak dijaga, masyarakat akan semakin meragukan kebijakan yang diambil. Wakil rakyat seharusnya benar-benar menjadi penyambung aspirasi publik, bukan sekadar pengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan rakyat,” tegasnya.