Jelang Pilkada Bawaslu Harus Perketat Awasi Politik Uang

Padang – Satu bulan kurang hari mencoblos Pilkada, kampanye dan debat telah berlangsung di semua daerah Pilkada se Indonesia.

Tapi, apa nendang kampanye dan debat itu mempengaruhi pemilih, belum tentu. Seberapa hebat Paslon berdebat dengan Paslon lain, percuma, justru pemilih tetap menunggu uang serangan fajar.

“Tak ngaruh amat tuh juara debat, gagasan paten dari Paslon, tetap saja uang menjadi kunci menang di Pilkada, ini tidak rahasia umum lagi di setiap pesta demokrasi di negeri ini,”ujar Ketua Jaringan Pemred Sumbar Adrian Tuswandi, Senin 28/10-2024 di Padang.

Fakta dijumpai di tataran pemilih, ternyata uang menjadi penentu kemenangan.

“Kalau lai ado kepeng mencoblos oke tuh, itu terungkap di banyak pemilih baik di Padang maupun di daerah Sumbar lain,”ujar Toaik biasa Ketua JPS ini disapa banyak pihak di Sumbar.

Nah kalau diambil harga terendah suara pemilih Rp 100 ribu saja, dengan estimasi TPS 100 pemilih itu sama 10 juta kalau dikali jumlah TPS 1600 itu sama dengan Rp 16 Miliar, ada sanggup brooo Paslon nih.

“Pertanyaan apa sanggup si Paslon, itu belum biaya saksi per TPS nya kisaran Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu, atau memang sepeti ini selalu pesta demokrasi memilih pemimpin, mehong sangat yaa,”ujar Toaik.

Tak ada lagi upaya, selain berharap kepada Bawaslu dan jajaran untuk memburu perilaku beli suara dan penjual suara ini.

“Sikat saja siapa saja yang melakukannya, saat ini pakang suara Pilkada sudah bergentayangan, mereka meyakinkan Paslon dan mengiming-imingi pemilih, Bawaslu harus sikat tanpa padang bulu supaya demokrasi Pilkada itu bermartabat,”ujar Toaik.

Selain itu pola Pilkada mesti harus ditinjau ulang lagi, supaya transaksi suara dan pesta demokrasi brutal tidak menjadi sebuah budaya dalam pemilihan demokrasi di negeri ini.