Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Gelar Diskusi Gerakan Melawan Politik Uang Pilkada 2024
Tanah Datar – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat adakan kegiatan diskusi bertema “Gerakan Melawan Politik Uang” di Kampus II Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Kamis (12/9). Diskusi diikuti oleh tokoh penting seperti Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, Humas KPU Sumbar, Febrina Maulidya, Dosen Universitas Andalas, Hari Efendi Iskandar, Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Deri Rizal dan LBH Pusako, M. Yuner.
Acara dibuka dengan sambutan moderator, Hari Efendi Iskandar, yang menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menyebarluaskan kesadaran akan bahaya politik uang dan perlu adanya edukasi kepada masyarakat, terutama mahasiswa, untuk mencegah praktik-politik uang pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyoroti tanggung jawab kolektif dalam menangani pelanggaran pemilu. “Pelanggaran seperti politik uang dalam Pilkada adalah ranah kami sebagai penyelenggara, namun ini juga tanggung jawab bersama berbagai lapisan masyarakat, termasuk koalisi masyarakat sipil Sumbar,” kata Alni. Dia juga mencatat bahwa ada sekitar 80 kasus dugaan politik uang yang belum dapat dibuktikan karena kurangnya bukti dan perbedaan persepsi penegak hukum.
Febrina Maulidya dari KPU Sumbar menguraikan strategi KPU dalam memerangi politik uang. “Kami terus melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk diskusi dan edukasi tentang isu ini,” jelas Febrina.
Deri Rizal, dosen di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, menegaskan bahwa politik uang harus dilihat sebagai kejahatan luar biasa. “Civitas akademika memiliki kewajiban untuk menghilangkan stigma bahwa politik uang adalah hal lumrah dan harusnya dihindari,” ujarnya.
M. Yuner, Direktur LBH Pusako, menyatakan bahwa politik uang merupakan akar dari korupsi. “Ini berdampak pada pemilihan pemimpin yang tidak berintegritas, yang akhirnya mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan pengangkatan pejabat yang tidak kompeten akan menjadi dampaknya,” tegas Yuner.
Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam melawan politik uang menuju Pilkada 2024 yang lebih bersih dan berintegritas dan kegiatan ditutup dengan pembacaan deklarasi masyarakat Sumbar melawan mahar politik dan politik uang.
