Bawaslu Tekankan Soliditas dan Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024 di Sumbar

Padang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) baru saja menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar, Alni, dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Muhamad Khadafi. Selain itu, hadir pula Plt. Kepala Bagian Pengawasan, Nurelida, serta peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar.

Dalam sambutannya, Alni menggaris bawahi beberapa poin penting mengenai pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini yang dianggap berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Pilkada serentak kali ini istimewa karena belum pernah terjadi dalam satu tahun yang sama diadakan dua Pemilu, yaitu pemilihan presiden dan kepala daerah,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa peserta pemilihan yang berkontribusi dalam Pilkada ini adalah hasil dari Pemilu Presiden sebelumnya, sehingga potensi kerawanan yang terjadi bisa mirip dengan Pemilu sebelumnya. Oleh karenanya, penyelenggara dituntut untuk tetap siap dan profesional dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, Alni mengimbau tentang pentingnya kesatuan suara dari penyelenggara dalam menjawab pertanyaan masyarakat.

“Jawaban yang diberikan kepada publik oleh pihak penyelenggara haruslah satu suara, jangan sampai ada perbedaan jawaban,” ujarnya.

Hal ini terutama berlaku bagi pengawas partisipatif yang akan banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pengawas partisipatif ini sangat rentan, terutama terkait dengan anggaran negara yang sudah disiapkan.

“Anggaran yang tersedia harus segera diaplikasikan dan dimaksimalkan penggunaannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alni menegaskan pentingnya pertanggungjawaban yang rapi dalam penggunaan anggaran, agar tidak mengganggu pencairan anggaran-anggaran selanjutnya.

“Anggaran ini berasal dari APBN dan APBD, jadi penggunaannya harus transparan dan akuntabel,” tutupnya.

Sementara itu, Muhamad Khadafi dalam pidatonya menyampaikan bahwa lahirnya Bawaslu telah memberikan pengaruh signifikan dalam meredusir potensi kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pemilu.

“Salah satu program unggulan kami adalah sekolah pengawas Pemilu, hal ini bertujuan untuk meredusir budaya money politic di Sumbar. Dari banyaknya daerah di Sumbar, hanya segelintir yang berani melaporkan, itupun karena ada faktor sakit hati atau gesekan dengan kelompoknya sendiri” ungkapnya.

Khadafi menekankan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu yang sudah disusun oleh Bawaslu memberikan dampak positif bagi para stakeholder untuk memaksimalkan pengamanan selama Pilkada.

“Kami sering mendapat undangan untuk memberikan penjelasan terkait potensi kerawanan selama Pilkada 2024,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah nantinya harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

“Penyelesaian masalah sesuai dengan SOP bertujuan untuk meredusir potensi munculnya permasalahan baru di masa depan,” jelasnya.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada serentak tahun ini, serta memastikan pengawasan yang lebih partisipatif dan efektif di Sumbar.