KPU Se-Sumatera Barat Melangsungkan Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024
Padang – Pasca pelaksanaan momentum penting Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024, tiba saatnya memasuki agenda penting selanjutnya yaitu Pilkada Serentak. Oleh karenanya, KPU Provinsi Sumatera Barat berinisiatif untuk langsung menyiapkannya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada. Kegiatan dilangsungkan selama 3 hari sejak 22 hingga 24 April. Dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh penting dari berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen, bersama dengan Komisioner KPU lainnya memimpin acara tersebut. Turut hadir juga Zulfitri Nasran dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, AKBP Alex Prawira S.H., S.I.K. dari Polda Sumatera Barat, dan Ade Dwi Surya Martha, SH., MH. dari P3TPK Bidang Tindak Pidana Khusus Kajati Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Prov. Sumbar, Zulfitri Nasran menerangkan terkait perbedaan sumber dana antara Pemilu Legislatif dan Pilkada dimana Pemilu Legislatif mengandalkan APBN, sedangkan Pilkada bergantung pada dana hibah.
“Sumber dana antara Pemilu Legislatif dengan Pilkada berbeda, Pemilu legislatif berasal dari APBN, sedangkan Pilkada berasal dar dari dana hibah. Namun proses pelaporan keuangannya tetap sama”. Terangnya kepada audience.
Dirinya juga menambahkan terkait kendala yang muncul perihal pencairan dana hibah yang tertunda, bahkan dari pengajuan sejak tahun 2023, beberapa dana baru akan cair pada tahun 2024. Hal ini mendorong perlunya setiap bagian segera melampirkan pengajuan anggaran untuk memastikan kelancaran persiapan pelaksanaan Pilkada.
“Setiap bagian agar segera melampirkan pengajuan anggaran yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan Pilkada. Terutama apabila terdapat perubahan alokasi anggaran agar diajukan, selanjutnya nanti akan direview, disetujui dan diubah oleh KPA. Sehingga nantinya tidak terjadi miskomunikasi akibat adanya perbedaan lampiran peruntukan anggaran”.
Disamping itu, Wakil Direktur Intelkam Polda Sumbar, AKBP Alex Prawira menegaskan pentingnya antisipasi potensi gangguan, baik dari bencana alam maupun aksi-aksi protes. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang bisa mengganggu stabilitas keamanan jelang dan selama Pilkada.
“Diantara hal yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah potensi terjadinya bencana alam, hal ini perlu diantisipasi guna meredusir hambatan dalam proses pelaksanaan Pilkada nantinya. Selain itu, potensi terjadinya aksi unjuk rasa penolakan hasil Pemilu dan hak angket juga perlu diwaspadai”. Pihaknya mengingatkan semua pihak yang hadir untuk berperan aktif menjaga Sitkamtibmas.
Kepala Kesbangpol Prov. Sumbar, Drh. Erinaldi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serta kualitas pendidikan sebagai faktor krusial dalam kontestasi politik. Dirinya menyoroti tugas kepala daerah sebagai manajer pemerintahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada di daerah masing-masing.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam menjaga kelancaran dan integritas Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Keterlibatan berbagai pihak dan antisipasi terhadap potensi gangguan menjadi kunci dalam menjamin proses demokratis yang adil dan transparan bagi warga Sumatera Barat.
